Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Rukminto dalam Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Jumat (9/2/2024).
“Kalau kemudian kepolisian meminta kepada beberapa kampus untuk membuat testimoni tentunya juga tidak bisa dilihat secara naif gitu loh,” kata Bambang.
“Dan saya melihat secara umum apa yang dilakukan di Semarang ini tidak tidak tunggal ya, tentu bukan menjadi improvisasi dari kepala satuan wilayah di Semarang karena ini juga massif di banyak kampus di luar Semarang. Artinya memang ada upaya secara struktur dari atas.”
Apalagi, lanjut Bambang, di institusi kepolisian masih sangat kental dengan budaya hirarki yang semuanya harus siap dengan perintah atasannya.
“Di kepolisian kita masih sangat kental dengan hal-hal dan budaya hirarki, yang semuanya siap sendiko dawuh pada atasannya, ada jargon Satya Haprabu, setia pada negara dan pimpinan, tapi ini dipahami sebagai setia kepada pimpinan, setia pada atasan,” ucap Bambang.
“Dan makanya tadi sudah saya sampaikan bahwa ini tidak tidak berdiri sendiri dan kepolisian dengan langkah-langkah yang sangat naif ya, kalau saya melihatnya seperti itu, dengan masuk ke ranah ranah politik dalam pemilu ini, ini menunjukkan ketidakdewasaan kepolisian menempatkan posisi politiknya di struktur kenegaraan kita.”
Atas dasar itu, Bambang pun menilai kepolisian professional yang dicita-citakan dalam gerakan reformasi sudah menjauh dari harapan.
“Kepolisian di bawah presiden ini ternyata rentan untuk ditarik-tarik menjadi alat politik dari kekuasaan, makanya ini harus menjadi bahas evaluasi semua pihak terkait dengan posisi Kepolisian ini,” ujar Bambang.
“Tugas kepolisian tentunya memang menjaga Kamtibmas ini, membuat video-video apresiasi yang sebenarnya adalah tugas-tugas kehumasan, kalau pun kemudian presiden yang meminta ya ini tugasnya dari humas Presiden sepertinya itu, bukan kepolisian,” ujar Bambang.
Sumber: kompas